Memuat...
Pancasila merupakan dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang menjadi pedoman dalam bersikap, bertindak, serta menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila perlu diwujudkan dalam perilaku nyata agar tidak berhenti sebagai konsep atau simbol kenegaraan.
Pengamalan dan implementasi Pancasila dapat dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintahan. Dalam konteks Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS, penerapan nilai Pancasila berkaitan erat dengan integritas, toleransi, gotong royong, musyawarah, keadilan, serta perilaku ASN yang berorientasi pada pelayanan publik.
Setelah mempelajari materi ini, peserta diharapkan mampu:
Pengamalan Pancasila adalah perwujudan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila melalui sikap, perilaku, keputusan, dan tindakan nyata.
Implementasi Pancasila merupakan penerapan nilai-nilai tersebut dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk penyusunan kebijakan, pelaksanaan tugas pemerintahan, pendidikan, hubungan sosial, dan pelayanan publik.
Keduanya menekankan bahwa Pancasila harus tercermin dalam tindakan nyata. Perbedaannya terletak pada penekanan penggunaan istilah: pengamalan sering menyoroti perilaku seseorang atau kelompok, sedangkan implementasi dapat mencakup penerapan nilai dalam sistem, program, kebijakan, maupun kegiatan.
Pengamalan Pancasila diperlukan untuk menjaga hubungan sosial yang harmonis, menghormati hak orang lain, mencegah diskriminasi, dan mendorong terciptanya kehidupan yang adil.
Contoh:
Seorang warga menemukan dompet berisi uang dan kartu identitas di tempat umum. Ia menyerahkannya kepada petugas yang berwenang agar dapat dikembalikan kepada pemiliknya.
Analisis: Tindakan tersebut menunjukkan kejujuran dan tanggung jawab. Perilaku itu dapat mencerminkan pengamalan nilai kemanusiaan dan mendukung terciptanya kehidupan sosial yang berintegritas.
Sila pertama menegaskan pentingnya nilai ketuhanan, penghormatan terhadap kehidupan beragama, serta sikap saling menghormati dalam masyarakat yang beragam.
Pengamalannya bukan sekadar menjalankan ibadah pribadi, melainkan juga menghormati hak orang lain untuk menjalankan agama dan keyakinannya sesuai dengan ketentuan konstitusi.
Bentuk pengamalan sila pertama meliputi:
Pengamalan sila pertama membantu mencegah konflik yang bersumber dari intoleransi. Sikap toleran tidak mengharuskan seseorang meninggalkan keyakinannya, tetapi menuntut penghormatan terhadap hak orang lain.
Contoh:
Seorang ASN mengetahui bahwa rekan kerjanya akan menjalankan ibadah pada waktu tertentu. Ia membantu mengatur pembagian tugas secara wajar agar pekerjaan tetap berjalan tanpa menghalangi rekan tersebut beribadah.
Analisis: Tindakan ini mencerminkan penghormatan terhadap kehidupan beragama dan kepedulian terhadap sesama.
Sila kedua menekankan penghormatan terhadap martabat manusia, persamaan hak, perilaku beradab, dan perlakuan yang adil.
Pengamalan sila ini terlihat dari cara seseorang memperlakukan orang lain, terutama ketika menghadapi perbedaan status sosial, latar belakang, kemampuan, atau kepentingan.
Bentuk pengamalan sila kedua meliputi:
Dalam pelayanan publik, sila kedua menuntut petugas memberikan pelayanan dengan empati, menghormati hak masyarakat, dan tidak mempermalukan pemohon yang mengalami kesulitan.
Contoh:
Seorang petugas membantu warga yang kesulitan membaca formulir administrasi dengan menjelaskan setiap bagian secara sabar, tanpa mengejek atau menunjukkan sikap merendahkan.
Analisis: Perilaku tersebut mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia dan pelayanan yang beradab.
Sila ketiga mengandung nilai persatuan, cinta tanah air, semangat kebangsaan, dan kesediaan bekerja sama demi kepentingan bersama.
Persatuan tidak berarti semua orang harus memiliki budaya, pendapat, atau kebiasaan yang sama. Persatuan justru menuntut kemampuan mengelola perbedaan tanpa menghilangkan penghormatan terhadap keberagaman.
Bentuk pengamalan sila ketiga meliputi:
Pengamalan sila ketiga memperkuat solidaritas sosial dan mencegah perbedaan berkembang menjadi permusuhan.
Contoh:
Warga dari berbagai latar belakang bekerja sama membersihkan saluran air menjelang musim hujan. Mereka membagi tugas berdasarkan kemampuan masing-masing tanpa membedakan asal daerah atau agama.
Analisis: Kerja sama tersebut menunjukkan gotong royong dan persatuan dalam mencapai kepentingan bersama.
Sila keempat menekankan demokrasi, musyawarah, kebijaksanaan, penghormatan terhadap pendapat, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab.
Pengamalan sila keempat menuntut setiap pihak memperoleh kesempatan yang wajar untuk menyampaikan pendapat. Keputusan tidak seharusnya didasarkan semata-mata pada kepentingan pihak yang paling kuat atau paling berpengaruh.
Bentuk pengamalan sila keempat meliputi:
Musyawarah bukan berarti semua pihak selalu harus menyetujui satu pendapat. Apabila mufakat tidak tercapai, mekanisme pengambilan keputusan yang sah dapat digunakan sesuai aturan dan konteksnya.
Contoh:
Sebuah tim pemerintahan menghadapi perbedaan pendapat tentang jadwal pelayanan tambahan. Pimpinan meminta masukan dari seluruh anggota, menimbang kebutuhan masyarakat, lalu menetapkan keputusan berdasarkan pertimbangan yang objektif dan ketentuan yang berlaku.
Analisis: Proses tersebut mencerminkan musyawarah, kebijaksanaan, dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan.
Sila kelima menekankan keadilan, keseimbangan hak dan kewajiban, kepedulian sosial, serta kesempatan yang layak bagi masyarakat untuk memperoleh manfaat pembangunan dan pelayanan.
Keadilan tidak selalu berarti memberikan perlakuan yang persis sama dalam setiap keadaan. Penyesuaian dapat diperlukan untuk mengatasi hambatan yang nyata, selama dilakukan berdasarkan alasan yang relevan, sah, dan tidak diskriminatif.
Bentuk pengamalan sila kelima meliputi:
Pengamalan sila kelima mendorong masyarakat dan pemerintah memperhatikan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama.
Contoh:
Sebuah kantor pelayanan menyediakan fasilitas akses bagi penyandang disabilitas. Petugas juga memastikan seluruh pemohon memperoleh informasi tentang persyaratan dan prosedur yang sama jelasnya.
Analisis: Tindakan tersebut mendukung keadilan dalam akses pelayanan dan mencegah hambatan yang tidak perlu bagi masyarakat.
Nilai Pancasila dapat diterapkan dalam berbagai lingkungan sesuai peran dan tanggung jawab seseorang.
Keluarga menjadi tempat awal pembentukan karakter dan kebiasaan yang sesuai dengan nilai Pancasila.
Bentuk pengamalannya meliputi menghormati anggota keluarga, berbagi tanggung jawab, menyelesaikan perselisihan secara baik, dan membantu anggota keluarga yang membutuhkan.
Contoh:
Anggota keluarga membagi pekerjaan rumah berdasarkan kemampuan dan kesepakatan bersama. Ketika muncul perbedaan pendapat, mereka membicarakannya tanpa kekerasan atau penghinaan.
Analisis: Perilaku tersebut mencerminkan kemanusiaan, musyawarah, dan keadilan dalam lingkup keluarga.
Di sekolah, pengamalan Pancasila mendukung pembentukan karakter, penghormatan terhadap perbedaan, disiplin, dan tanggung jawab.
Bentuk pengamalannya antara lain menghormati guru dan teman, tidak melakukan perundungan, bekerja sama dalam kegiatan kelompok, serta menyelesaikan persoalan melalui dialog.
Contoh:
Seorang siswa melihat temannya diejek karena berasal dari daerah berbeda. Ia menolak ikut mengejek, membantu menghentikan perilaku tersebut dengan cara yang aman, dan melaporkannya kepada guru jika diperlukan.
Analisis: Tindakan tersebut mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia dan persatuan dalam keberagaman.
Dalam masyarakat, pengamalan Pancasila diwujudkan melalui gotong royong, toleransi, kepedulian sosial, musyawarah warga, dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.
Pengamalan tersebut membantu membangun kepercayaan antarmasyarakat dan memudahkan penyelesaian masalah bersama.
Contoh:
Warga mengadakan musyawarah untuk menentukan prioritas perbaikan fasilitas umum. Mereka mempertimbangkan tingkat kebutuhan, manfaat bagi warga, dan kemampuan anggaran sebelum menetapkan keputusan.
Analisis: Proses ini mencerminkan musyawarah sekaligus upaya mewujudkan keadilan sosial.
Dalam pemerintahan, pengamalan Pancasila perlu terlihat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan kewenangan, pengelolaan anggaran, dan pemberian pelayanan kepada masyarakat.
Penyelenggara negara harus menghindari diskriminasi, penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, serta keputusan yang mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok secara tidak patut.
Contoh:
Seorang pegawai menerima permintaan dari pihak berpengaruh untuk memprioritaskan permohonan tertentu tanpa dasar yang sah. Pegawai tersebut menolak permintaan itu secara profesional dan memproses semua permohonan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Analisis: Tindakan tersebut mencerminkan keadilan, integritas, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
Nilai dasar ASN BerAKHLAK merupakan pedoman perilaku profesional bagi aparatur sipil negara. Penerapannya dapat mendukung pengamalan Pancasila dalam birokrasi, terutama melalui pelayanan publik, integritas, kerja sama, dan tanggung jawab.
BerAKHLAK terdiri atas tujuh nilai berikut.
| Nilai ASN | Perilaku utama | Keterkaitan dengan pengamalan Pancasila |
|---|---|---|
| Berorientasi Pelayanan | Memahami kebutuhan masyarakat dan memberikan pelayanan yang berkualitas | Kemanusiaan dan keadilan sosial |
| Akuntabel | Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan penggunaan sumber daya | Kemanusiaan, keadilan, dan tanggung jawab terhadap kepentingan bersama |
| Kompeten | Terus belajar dan meningkatkan kemampuan kerja | Tanggung jawab dalam menjalankan amanah pelayanan |
| Harmonis | Menghargai perbedaan dan membangun lingkungan kerja yang kondusif | Ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan |
| Loyal | Berdedikasi kepada bangsa dan negara serta menjaga kepentingan negara sesuai ketentuan | Persatuan Indonesia dan komitmen kebangsaan |
| Adaptif | Terbuka terhadap perubahan dan melakukan inovasi yang relevan | Penerapan nilai Pancasila sesuai kebutuhan masyarakat |
| Kolaboratif | Membangun kerja sama untuk mencapai tujuan bersama | Persatuan dan semangat gotong royong |
Hubungan tersebut merupakan penjelasan penerapan nilai dalam konteks pekerjaan, bukan pemetaan hukum yang menyatakan bahwa setiap nilai BerAKHLAK hanya berkaitan dengan satu sila tertentu. Dalam praktiknya, satu perilaku ASN dapat mencerminkan beberapa nilai Pancasila sekaligus.
ASN perlu memahami kebutuhan masyarakat, memberikan informasi yang jelas, dan memperbaiki kualitas pelayanan secara berkelanjutan.
Contoh:
Seorang petugas menerima keluhan warga tentang prosedur yang membingungkan. Ia menjelaskan persyaratan dengan bahasa yang mudah dipahami dan menyampaikan masukan tersebut kepada unit terkait untuk perbaikan layanan.
Analisis: Tindakan tersebut menunjukkan orientasi pelayanan dan mendukung pengamalan nilai kemanusiaan.
Akuntabilitas berarti pegawai bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Akuntabilitas menuntut keterbukaan yang sesuai ketentuan dan kesediaan mempertanggungjawabkan hasil kerja.
Contoh:
Seorang pegawai menemukan kesalahan pencatatan dalam laporan pekerjaan. Ia segera memeriksa sumber kesalahan, memperbaiki data melalui prosedur yang benar, dan melaporkan koreksi tersebut kepada pihak yang berwenang.
Analisis: Tindakan tersebut menunjukkan tanggung jawab dan integritas, bukan upaya menutupi kesalahan.
Kompetensi mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik. ASN perlu meningkatkan kemampuan agar mampu memberikan hasil kerja yang sesuai standar.
Contoh:
Seorang pegawai mempelajari sistem administrasi digital yang baru sebelum sistem tersebut diterapkan secara penuh. Ia juga membantu rekan kerja memahami prosedurnya.
Analisis: Tindakan tersebut menunjukkan kemauan belajar dan mendukung kualitas pelayanan.
Sikap harmonis tercermin melalui penghormatan terhadap perbedaan, komunikasi yang santun, dan kemampuan bekerja sama tanpa diskriminasi.
Contoh:
Dalam rapat, seorang pegawai tidak setuju dengan pendapat rekannya. Ia menyampaikan keberatan berdasarkan data dan alasan pekerjaan, tanpa menyerang identitas atau latar belakang pribadi rekannya.
Analisis: Perilaku tersebut mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia dan keharmonisan dalam lingkungan kerja.
Loyalitas ASN berkaitan dengan komitmen terhadap Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI, pemerintahan yang sah, dan kepentingan bangsa serta negara sesuai ketentuan yang berlaku.
Loyalitas bukan berarti mengikuti setiap permintaan atasan tanpa pertimbangan. Pegawai tetap harus memperhatikan hukum, etika, kewenangan, dan tanggung jawab jabatan.
Contoh:
Seorang atasan meminta pegawai mengubah data laporan agar hasil program tampak lebih baik. Pegawai tersebut menolak manipulasi data dan menyampaikan laporan sesuai keadaan sebenarnya melalui mekanisme yang tepat.
Analisis: Sikap tersebut menunjukkan bahwa loyalitas kepada organisasi tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan pelanggaran.
Sikap adaptif berarti mampu menyesuaikan cara kerja dengan perubahan kebutuhan dan kondisi, tanpa meninggalkan integritas atau ketentuan yang berlaku.
Contoh:
Ketika sistem pendaftaran layanan berubah menjadi digital, seorang pegawai mempelajari sistem baru dan membantu masyarakat yang belum terbiasa menggunakannya.
Analisis: Tindakan tersebut menunjukkan kemampuan beradaptasi sekaligus kepedulian terhadap akses pelayanan.
Kolaborasi adalah kerja sama antarpihak untuk mencapai tujuan bersama dengan memanfaatkan pengetahuan, sumber daya, dan kemampuan masing-masing.
Contoh:
Beberapa unit pemerintahan bekerja sama menangani keluhan warga yang memerlukan koordinasi lintas bidang. Setiap unit menyampaikan informasi yang diperlukan dan menjalankan tanggung jawabnya.
Analisis: Kerja sama tersebut mencerminkan semangat persatuan dan gotong royong dalam pelayanan publik.
Keempat istilah ini sering digunakan berdekatan dalam pembahasan Pancasila, tetapi penekanannya berbeda.
| Istilah | Pengertian | Contoh |
|---|---|---|
| Internalisasi | Proses menanamkan nilai hingga menjadi bagian dari keyakinan dan pertimbangan pribadi | Pegawai memahami bahwa diskriminasi bertentangan dengan nilai kemanusiaan |
| Pengamalan | Perwujudan nilai melalui sikap dan tindakan nyata | Pegawai melayani warga tanpa membedakan latar belakang |
| Implementasi | Penerapan nilai melalui tindakan, kegiatan, sistem, program, atau kebijakan | Instansi menerapkan standar pelayanan yang transparan |
| Aktualisasi | Perwujudan nilai dalam konteks, tantangan, dan kebutuhan yang dihadapi | Instansi menggunakan teknologi untuk memperluas akses layanan tanpa mengabaikan warga yang kesulitan mengaksesnya |
Perbedaan tersebut merupakan cara praktis untuk memahami penekanan masing-masing istilah. Dalam berbagai sumber pendidikan, penggunaan istilah dapat saling berdekatan dan tidak selalu dibatasi secara mutlak.
Contoh:
Sebuah instansi ingin menanamkan nilai keadilan dalam pelayanan.
Analisis: Keempat istilah tersebut menggambarkan penekanan yang berbeda dalam proses memahami dan menerapkan nilai Pancasila.
Pengamalan Pancasila menghadapi tantangan yang terus berkembang, termasuk di lingkungan digital dan birokrasi modern.
Intoleransi muncul ketika seseorang menolak menghormati hak orang lain karena perbedaan keyakinan, identitas, atau pandangan. Jika dibiarkan, sikap tersebut dapat merusak hubungan sosial dan menghambat persatuan.
Contoh:
Di grup komunikasi warga, seseorang mengusulkan agar anggota dari kelompok tertentu tidak dilibatkan dalam kegiatan lingkungan hanya karena perbedaan agama.
Analisis: Usulan tersebut perlu ditolak dengan alasan yang jelas dan disertai upaya membangun dialog agar partisipasi warga didasarkan pada tujuan kegiatan, bukan diskriminasi.
Informasi yang belum diverifikasi dapat memicu prasangka, konflik, dan permusuhan. Pengamalan Pancasila dalam ruang digital menuntut tanggung jawab, penghormatan terhadap orang lain, dan kehati-hatian sebelum menyebarkan informasi.
Contoh:
Seorang pegawai menerima pesan berantai yang menuduh kelompok masyarakat tertentu melakukan tindakan yang meresahkan. Ia tidak langsung menyebarkannya dan terlebih dahulu memeriksa sumber serta kebenaran informasi tersebut.
Analisis: Tindakan tersebut mencerminkan tanggung jawab dan membantu menjaga persatuan.
Korupsi dan penyalahgunaan wewenang merugikan kepentingan masyarakat serta bertentangan dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab.
Pengamalan Pancasila dalam konteks ini harus diwujudkan melalui kejujuran, pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab, kepatuhan terhadap hukum, dan penolakan terhadap keuntungan pribadi yang diperoleh secara tidak sah.
Contoh:
Seorang pegawai mengetahui adanya penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukan. Ia mendokumentasikan informasi yang relevan dan menggunakan saluran pelaporan yang resmi sesuai prosedur.
Analisis: Tindakan tersebut menunjukkan tanggung jawab terhadap kepentingan publik dan penolakan terhadap penyalahgunaan kewenangan.
Sikap individualistis yang berlebihan dapat mengurangi kepedulian terhadap kepentingan bersama. Pengamalan Pancasila mendorong seseorang untuk tetap menghargai hak pribadi sekaligus berkontribusi kepada lingkungan sosial.
Contoh:
Warga menyadari bahwa saluran air di lingkungan mereka tersumbat. Mereka menyepakati pembagian tugas sesuai kemampuan dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk penanganan yang membutuhkan tenaga atau peralatan khusus.
Analisis: Perilaku tersebut menunjukkan kepedulian sosial dan semangat gotong royong.
Soal pengamalan Pancasila sering berbentuk kasus yang meminta peserta menentukan tindakan paling tepat. Jawaban terbaik bukan sekadar tindakan yang terlihat baik, melainkan tindakan yang paling sesuai dengan nilai Pancasila, tanggung jawab, dan konteks persoalan.
Gunakan langkah berikut:
Jangan menganggap tindakan yang selalu mengikuti pendapat mayoritas atau perintah atasan pasti mencerminkan Pancasila. Keputusan tetap harus dinilai berdasarkan nilai kemanusiaan, keadilan, hukum, etika, dan tanggung jawab.
Soal:
Seorang ASN mengetahui bahwa rekannya memberikan pelayanan lebih cepat kepada kenalannya meskipun pemohon lain telah menunggu lebih lama dan memenuhi persyaratan yang sama. Tindakan yang paling tepat adalah ....
Opsi:
A. Membiarkan tindakan tersebut agar hubungan kerja tetap harmonis.
B. Menegur rekannya di hadapan semua pemohon agar menjadi pelajaran bagi pegawai lain.
C. Mengingatkan rekan tersebut secara profesional dan memastikan pelayanan mengikuti prosedur yang berlaku, lalu menggunakan mekanisme pelaporan jika pelanggaran berlanjut atau memerlukan penanganan resmi.
D. Meminta agar semua pemohon berikutnya dilayani dengan urutan terbalik supaya tidak ada pihak yang merasa diistimewakan.
Opsi Benar: C. Mengingatkan rekan tersebut secara profesional dan memastikan pelayanan mengikuti prosedur yang berlaku, lalu menggunakan mekanisme pelaporan jika diperlukan.
Pembahasan:
Pilihan C paling tepat karena menangani masalah secara langsung, menjaga profesionalitas, dan mengutamakan keadilan dalam pelayanan. Pilihan A membiarkan ketidakadilan. Pilihan B berisiko mempermalukan rekan kerja dan tidak selalu menjadi cara penanganan yang tepat. Pilihan D justru menciptakan ketidakadilan baru.
Nilai yang paling menonjol adalah sila kelima, disertai tanggung jawab dan integritas.
Soal:
Dalam rapat warga, muncul perbedaan pendapat mengenai penggunaan dana lingkungan. Sebagian warga ingin memprioritaskan perbaikan jalan, sedangkan warga lainnya mengusulkan perbaikan saluran air yang rawan banjir. Sikap yang paling sesuai dengan Pancasila adalah ....
Opsi:
A. Mendukung usulan kelompok terbanyak agar keputusan cepat ditetapkan.
B. Mengusulkan agar kebutuhan dan dampak setiap alternatif dibahas secara terbuka sebelum keputusan ditetapkan melalui mekanisme yang disepakati.
C. Menunda seluruh keputusan sampai setiap warga memiliki pendapat yang sama.
D. Menyerahkan keputusan kepada tokoh yang paling berpengaruh tanpa perlu membahas usulan lainnya.
Opsi Benar: B. Mengusulkan agar kebutuhan dan dampak setiap alternatif dibahas secara terbuka sebelum keputusan ditetapkan melalui mekanisme yang disepakati.
Pembahasan:
Pilihan B mencerminkan musyawarah yang mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan kepentingan bersama. Pilihan A mengabaikan pertimbangan substansial, C dapat menghambat penyelesaian masalah karena kesepakatan bulat tidak selalu tercapai, sedangkan D mengabaikan partisipasi warga.
Nilai yang paling menonjol adalah sila keempat, dengan perhatian terhadap keadilan sosial dalam penggunaan dana bersama.
Soal:
Seorang ASN menerima pesan di media sosial yang berisi tuduhan terhadap kelompok masyarakat tertentu. Pesan itu belum disertai bukti yang dapat dipercaya, tetapi mulai memicu perdebatan di lingkungan kerjanya. Tindakan yang paling tepat adalah ....
Opsi:
A. Meneruskan pesan tersebut kepada rekan kerja agar mereka dapat menilai sendiri kebenarannya.
B. Menghapus pesan dari perangkat pribadi dan menghindari semua pembicaraan mengenai persoalan itu.
C. Memeriksa sumber informasi, tidak menyebarkan tuduhan yang belum terverifikasi, dan menyampaikan klarifikasi berdasarkan sumber tepercaya apabila diperlukan.
D. Membalas pesan dengan tuduhan yang lebih keras agar kelompok yang diserang memperoleh pembelaan.
Opsi Benar: C. Memeriksa sumber informasi, tidak menyebarkan tuduhan yang belum terverifikasi, dan menyampaikan klarifikasi berdasarkan sumber tepercaya apabila diperlukan.
Pembahasan:
Pilihan C menunjukkan tanggung jawab dalam menggunakan informasi serta upaya mencegah prasangka dan konflik. Pilihan A tetap berisiko memperluas penyebaran informasi yang belum terverifikasi, B menghindari masalah tanpa membantu mengklarifikasi informasi yang beredar, dan D justru memperuncing konflik.
Nilai yang paling menonjol adalah sila ketiga, didukung nilai kemanusiaan dan tanggung jawab.
Pengamalan dan implementasi Pancasila merupakan penerapan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan nyata. Pengamalannya mencakup penghormatan terhadap kebebasan beragama, perlakuan manusiawi, persatuan dalam keberagaman, musyawarah, dan keadilan sosial.
Dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila diterapkan melalui kebiasaan jujur, toleran, gotong royong, menghargai pendapat, dan peduli terhadap kepentingan bersama. Dalam pemerintahan, penerapannya tercermin melalui pelayanan yang adil, akuntabilitas, integritas, profesionalitas, serta penggunaan kewenangan secara bertanggung jawab.
Bagi peserta TWK SKD CPNS, kunci memahami materi ini adalah mengenali nilai yang paling relevan dengan suatu situasi dan memilih tindakan yang konkret, etis, sesuai ketentuan, serta dapat dipertanggungjawabkan.