Nilai dan Hierarki Nilai Pancasila

Pancasila merupakan dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Setiap sila mengandung nilai yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai tersebut dijabarkan melalui norma, peraturan, kebijakan, serta tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) SKD CPNS, pemahaman mengenai nilai dan hierarki nilai Pancasila membantu peserta membedakan nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis, sekaligus menentukan penerapan nilai Pancasila yang tepat dalam kehidupan bernegara dan penyelenggaraan pelayanan publik.

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini, peserta diharapkan mampu:

Menjelaskan kedudukan dan makna nilai-nilai Pancasila.
Mengidentifikasi nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila.
Membedakan nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis.
Menjelaskan hubungan antara nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis.
Menganalisis penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat dan lingkungan ASN.
Menjawab soal TWK yang menguji pemahaman konseptual dan penerapan nilai Pancasila.

Penjelasan

1. Pengertian Nilai Pancasila

Nilai Pancasila adalah prinsip-prinsip luhur yang terkandung dalam kelima sila dan menjadi pedoman dalam menentukan sikap, perilaku, serta penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Nilai-nilai tersebut saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan. Setiap sila memiliki penekanan tersendiri, tetapi pengamalannya tidak boleh dipisahkan dari sila lainnya.

Pancasila juga menjadi pedoman bagi penyelenggara negara dalam menjalankan kewenangan. Kebijakan pemerintah, misalnya, perlu memperhatikan penghormatan terhadap martabat manusia, kepentingan bangsa, proses pengambilan keputusan yang demokratis, dan keadilan sosial.

Makna Lima Sila Pancasila

a. Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila pertama mengandung nilai ketuhanan, penghormatan terhadap kehidupan beragama, serta pengakuan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan sesuai dengan ketentuan konstitusi.

Penerapannya mencakup sikap menghormati pemeluk agama lain, tidak memaksakan keyakinan, dan memberikan pelayanan publik tanpa diskriminasi berdasarkan agama.

Contoh:

Seorang petugas administrasi melayani warga dari berbagai agama dengan standar pelayanan yang sama. Petugas tersebut tidak membedakan kecepatan atau kualitas pelayanan berdasarkan keyakinan pemohon.

Analisis: Tindakan tersebut mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia sekaligus penerapan nilai ketuhanan dalam kehidupan bernegara.

b. Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila kedua mengandung nilai kemanusiaan, persamaan martabat, penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan, dan perilaku yang beradab.

Nilai ini menuntut setiap orang memperlakukan orang lain secara manusiawi tanpa membedakan latar belakang sosial, suku, agama, kondisi ekonomi, atau kedudukan.

Dalam pelayanan publik, nilai kemanusiaan diwujudkan melalui sikap sopan, empati, penghormatan terhadap hak warga, serta perhatian terhadap kelompok yang membutuhkan bantuan.

Contoh:

Seorang petugas membantu warga lanjut usia memahami prosedur administrasi tanpa merendahkan atau mempermalukannya di hadapan pemohon lain.

Analisis: Tindakan tersebut mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia dan perlakuan yang beradab.

c. Sila Ketiga: Persatuan Indonesia

Sila ketiga mengandung nilai persatuan, cinta tanah air, semangat kebangsaan, serta kesediaan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan yang bertentangan dengan kepentingan bersama.

Persatuan bukan berarti menghapus perbedaan. Indonesia memiliki keragaman suku, agama, bahasa, budaya, dan pandangan. Nilai persatuan mendorong masyarakat mengelola perbedaan tanpa kehilangan identitas kebangsaan.

Dalam lingkungan ASN, nilai ini tercermin melalui kerja sama lintas unit, sikap tidak diskriminatif, dan keputusan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat secara luas.

Contoh:

Dalam sebuah kantor pemerintahan, pegawai berasal dari berbagai daerah. Ketika terjadi perbedaan kebiasaan komunikasi, mereka menyepakati cara kerja bersama agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.

Analisis: Tindakan tersebut mencerminkan persatuan yang dibangun melalui kerja sama dan penghormatan terhadap keberagaman.

d. Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Sila keempat mengandung nilai demokrasi, musyawarah, kebijaksanaan, perwakilan, dan penghormatan terhadap pendapat orang lain.

Keputusan bersama idealnya dibuat melalui proses yang memberikan ruang bagi pihak terkait untuk menyampaikan pendapat, mempertimbangkan kepentingan bersama, dan mencari penyelesaian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Musyawarah bukan sekadar melakukan rapat. Prosesnya perlu dilakukan secara terbuka, rasional, dan menghormati peserta. Apabila mufakat tidak tercapai, mekanisme pengambilan keputusan yang sah dapat digunakan sesuai konteks dan ketentuan yang berlaku.

Contoh:

Sebuah tim menyusun jadwal pelayanan tambahan. Ketua tim meminta pendapat seluruh anggota, menimbang kebutuhan masyarakat dan kapasitas pegawai, kemudian menetapkan jadwal berdasarkan hasil pembahasan dan aturan kerja.

Analisis: Tindakan tersebut mencerminkan musyawarah, kebijaksanaan, dan pertimbangan kepentingan bersama.

e. Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila kelima mengandung nilai keadilan, keseimbangan hak dan kewajiban, pemerataan kesempatan, kepedulian sosial, serta penghormatan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh perlakuan yang adil.

Keadilan tidak selalu berarti memberikan perlakuan yang identik kepada semua orang. Dalam keadaan tertentu, perbedaan kebutuhan dapat menjadi dasar pemberian bantuan atau fasilitas yang berbeda, selama memiliki alasan yang sah dan tidak diskriminatif.

Dalam pelayanan publik, nilai keadilan diwujudkan melalui prosedur yang transparan, akses yang layak, serta keputusan berdasarkan persyaratan dan kebutuhan yang relevan.

Contoh:

Kantor pelayanan menyediakan jalur akses bagi pengguna kursi roda agar mereka dapat memperoleh layanan secara mandiri. Fasilitas tersebut tidak dimaksudkan untuk mengistimewakan seseorang, melainkan membantu mengatasi hambatan akses.

Analisis: Tindakan tersebut mencerminkan upaya mewujudkan keadilan dalam akses pelayanan.

2. Pengertian Hierarki Nilai Pancasila

Hierarki nilai Pancasila merupakan susunan konseptual yang menjelaskan hubungan antara nilai yang bersifat mendasar, penjabaran nilai ke dalam norma atau kebijakan, dan penerapannya dalam kehidupan nyata.

Dalam materi Pendidikan Pancasila, tiga kategori yang umum dipelajari adalah:

Nilai dasar, yaitu prinsip mendasar yang terkandung dalam Pancasila.
Nilai instrumental, yaitu penjabaran nilai dasar ke dalam norma, peraturan, kebijakan, dan lembaga.
Nilai praksis, yaitu penerapan nilai Pancasila dalam tindakan nyata.

Ketiga kategori ini menjelaskan tahapan pemahaman dan penerapan nilai. Nilai dasar menjadi landasan, nilai instrumental memberikan pedoman yang lebih konkret, dan nilai praksis menunjukkan bagaimana pedoman tersebut diwujudkan.

a. Nilai Dasar

Nilai dasar adalah nilai fundamental yang terkandung dalam kelima sila Pancasila. Nilai ini menjadi landasan bagi pembentukan norma, kebijakan, dan perilaku dalam kehidupan bernegara.

Karakteristik nilai dasar:

Bersifat mendasar dan relatif tetap.
Memuat prinsip umum yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara.
Menjadi sumber orientasi dalam penyusunan norma dan kebijakan.
Tidak selalu menjelaskan secara terperinci prosedur pelaksanaan suatu tindakan.

Nilai dasar Pancasila meliputi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial.

Contoh:

Nilai kemanusiaan dalam sila kedua merupakan nilai dasar. Prinsip tersebut menjadi landasan bagi penghormatan terhadap martabat manusia dan perlindungan hak warga negara.

Analisis: Pernyataan yang menguraikan prinsip kemanusiaan secara umum termasuk nilai dasar, bukan nilai instrumental atau praksis.

b. Nilai Instrumental

Nilai instrumental adalah penjabaran nilai dasar Pancasila ke dalam perangkat yang lebih konkret, seperti konstitusi, peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan kelembagaan.

Nilai instrumental diperlukan agar prinsip yang bersifat umum dapat diterapkan melalui pedoman yang lebih jelas. Tanpa penjabaran tersebut, nilai dasar berisiko berhenti sebagai gagasan tanpa mekanisme pelaksanaan yang memadai.

Karakteristik nilai instrumental:

Berupa norma, aturan, kebijakan, atau perangkat kelembagaan.
Memberikan pedoman yang lebih operasional.
Harus sejalan dengan nilai dasar Pancasila.
Menjadi acuan dalam pelaksanaan hak, kewajiban, dan penyelenggaraan negara.

Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat rumusan Pancasila. Ketentuan dalam batang tubuh UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang relevan menjabarkan berbagai prinsip bernegara dalam bentuk norma hukum.

Contoh:

Pemerintah menetapkan ketentuan tentang pelayanan publik yang mengatur standar pelayanan, hak masyarakat, dan kewajiban penyelenggara.

Analisis: Ketentuan tersebut termasuk nilai instrumental apabila substansinya menjabarkan nilai Pancasila ke dalam norma atau kebijakan yang konkret.

c. Nilai Praksis

Nilai praksis adalah pelaksanaan nilai Pancasila dalam kehidupan nyata melalui tindakan individu, kelompok, dan penyelenggara negara.

Nilai praksis menunjukkan apakah prinsip Pancasila benar-benar diterapkan, bukan sekadar dicantumkan dalam dokumen atau diucapkan dalam kegiatan formal.

Karakteristik nilai praksis:

Berupa sikap, keputusan, kebiasaan, dan tindakan nyata.
Dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari.
Melibatkan individu maupun institusi.
Perlu selaras dengan nilai dasar dan ketentuan yang berlaku.

Nilai praksis dapat terlihat dari cara seseorang menghormati perbedaan, menjalankan tanggung jawab, bermusyawarah, menghindari korupsi, dan memberikan pelayanan secara adil.

Contoh:

Seorang pegawai menolak pemberian uang dari pemohon layanan dan tetap memproses permohonan sesuai prosedur yang berlaku.

Analisis: Penolakan terhadap gratifikasi yang tidak semestinya dan kepatuhan terhadap prosedur merupakan tindakan nyata yang dapat mencerminkan integritas serta pengamalan nilai Pancasila.

3. Perbedaan Nilai Dasar, Instrumental, dan Praksis

Perbedaan utama ketiganya terletak pada bentuk dan cara nilai tersebut diwujudkan.

Aspek	Nilai Dasar	Nilai Instrumental	Nilai Praksis
Bentuk	Prinsip fundamental	Norma, peraturan, kebijakan, atau kelembagaan	Tindakan dan perilaku nyata
Sifat	Umum dan mendasar	Lebih konkret dan terperinci	Aktual dan dapat diamati
Fungsi	Menjadi landasan nilai	Menjabarkan prinsip menjadi pedoman	Mewujudkan nilai dalam tindakan
Contoh terkait keadilan	Prinsip keadilan sosial	Aturan mengenai standar pelayanan yang adil	Petugas melayani pemohon sesuai ketentuan tanpa diskriminasi
Pertanyaan kunci	Nilai apa yang menjadi dasar?	Aturan atau kebijakan apa yang menjabarkannya?	Tindakan nyata apa yang dilakukan?

Jangan menentukan kategori nilai hanya berdasarkan kata yang muncul dalam soal. Perhatikan bentuk yang sedang dibahas.

Kata keadilan dapat merujuk pada nilai dasar, kebijakan untuk menjamin keadilan dapat termasuk nilai instrumental, sedangkan tindakan memperlakukan warga secara adil merupakan nilai praksis.

4. Hubungan antara Nilai Dasar, Instrumental, dan Praksis

Ketiga jenis nilai memiliki hubungan yang saling melengkapi.

Nilai dasar menyediakan prinsip yang menjadi landasan.
Nilai instrumental menerjemahkan prinsip tersebut menjadi norma dan kebijakan.
Nilai praksis menerapkan norma dan prinsip tersebut dalam tindakan nyata.

Hubungan ini dapat dipahami sebagai alur konseptual:

Nilai dasar → Nilai instrumental → Nilai praksis

Alur tersebut membantu menjelaskan penerapan nilai Pancasila, tetapi tidak berarti bahwa semua tindakan harus selalu melewati tahapan formal secara berurutan. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang dapat langsung mengamalkan nilai Pancasila melalui sikap menghormati orang lain.

Contoh

Situasi:

Sebuah instansi ingin memastikan bahwa seluruh warga memperoleh pelayanan administrasi secara adil.

Analisis:

Nilai dasar: keadilan sosial dan kemanusiaan.
Nilai instrumental: standar dan ketentuan pelayanan yang menjamin perlakuan adil.
Nilai praksis: petugas menerapkan standar tersebut kepada setiap pemohon tanpa diskriminasi.

Penerapan:

Ketiga kategori tersebut menunjukkan hubungan antara prinsip, pedoman pelaksanaan, dan tindakan nyata. Jika kebijakan sudah dibuat tetapi petugas tetap melakukan diskriminasi, nilai praksis belum mencerminkan prinsip yang seharusnya diwujudkan.

5. Sifat Hierarkis dan Kesatuan Nilai Pancasila

Pancasila merupakan satu kesatuan nilai yang saling berkaitan. Hierarki nilai dasar, instrumental, dan praksis tidak berarti bahwa satu sila boleh diabaikan demi sila lainnya.

Setiap sila perlu dipahami dalam hubungan yang utuh. Sebagai contoh, musyawarah yang dilakukan untuk mengambil keputusan tetap perlu memperhatikan kemanusiaan dan keadilan. Keputusan yang didukung banyak orang tidak otomatis dapat dibenarkan apabila melanggar hak dasar pihak tertentu.

Penerapan nilai Pancasila juga menuntut keseimbangan antara prinsip dan keadaan nyata. Kebijakan yang mengatasnamakan persatuan, misalnya, tidak semestinya digunakan sebagai alasan untuk merendahkan kelompok yang berbeda.

Contoh:

Dalam musyawarah warga, mayoritas peserta ingin meniadakan kesempatan kelompok minoritas untuk menyampaikan pendapat.

Analisis:

Keputusan berdasarkan suara mayoritas saja belum cukup untuk menunjukkan pengamalan Pancasila secara utuh. Proses pengambilan keputusan juga harus menghormati martabat manusia dan prinsip demokrasi yang beradab.

6. Penerapan Nilai Pancasila dalam Kehidupan ASN

Nilai Pancasila menjadi landasan etis bagi aparatur negara dalam melaksanakan tugas. ASN perlu menjalankan kewenangan secara bertanggung jawab, memberikan pelayanan sesuai ketentuan, dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Dalam konteks ASN, penerapan nilai Pancasila dapat dilihat melalui beberapa bentuk berikut.

Nilai Pancasila	Penerapan dalam tugas ASN
Ketuhanan	Menghormati kebebasan beragama dan tidak mendiskriminasi warga berdasarkan agama atau keyakinan
Kemanusiaan	Memperlakukan masyarakat dengan sopan dan menghormati martabat serta haknya
Persatuan	Bekerja sama lintas perbedaan dan menghindari tindakan yang memecah belah
Kerakyatan	Membuka ruang masukan yang relevan dan mengambil keputusan secara bijaksana sesuai kewenangan
Keadilan sosial	Memberikan pelayanan sesuai standar dan persyaratan yang berlaku tanpa pilih kasih

Nilai-nilai tersebut sejalan dengan semangat pelayanan publik dan integritas aparatur. Namun, tindakan ASN tidak cukup dinilai dari niat baik semata. Keputusan juga harus sesuai hukum, kewenangan, prosedur, dan prinsip akuntabilitas.

Contoh:

Seorang pejabat diminta mempercepat permohonan milik kerabatnya dengan melewati antrean dan persyaratan yang berlaku.

Analisis:

Mendahulukan kerabat demi kepentingan pribadi bertentangan dengan prinsip perlakuan adil. Tindakan yang lebih tepat adalah mengikuti prosedur yang berlaku, menjelaskan persyaratan secara transparan, dan memastikan setiap pemohon diperlakukan sesuai standar yang sama.

Penerapan:

Keputusan tersebut mencerminkan keadilan, integritas, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

7. Strategi Menganalisis Soal TWK tentang Hierarki Nilai Pancasila

Soal TWK tentang hierarki nilai Pancasila umumnya dapat dianalisis melalui bentuk pernyataan yang disajikan. Peserta perlu mengenali apakah soal membahas prinsip, aturan, atau penerapan nyata.

Gunakan langkah berikut:

Identifikasi objek yang dibahas. Apakah soal menyebut prinsip umum, peraturan, kebijakan, atau tindakan?
Tentukan tingkat abstraksinya. Prinsip yang mendasar cenderung termasuk nilai dasar, sedangkan aturan lebih konkret termasuk nilai instrumental.
Cari tindakan yang dapat diamati. Perilaku nyata biasanya menunjukkan nilai praksis.
Periksa keselarasan antarnilai. Jangan menganggap tindakan benar hanya karena mengatasnamakan satu sila.
Bedakan isi dengan konteks. Penyebutan Pancasila atau UUD 1945 tidak otomatis menentukan kategori tanpa memperhatikan aspek yang sedang diuji.

Contoh 1

Soal:

Pemerintah menetapkan ketentuan yang mengatur perlindungan hak warga negara agar setiap orang memperoleh perlakuan yang adil dalam pelayanan publik. Kategori nilai yang paling tepat untuk penjabaran tersebut adalah ....

Opsi:

A. Nilai dasar

B. Nilai instrumental

C. Nilai praksis

D. Nilai kebiasaan

Opsi Benar: B. Nilai instrumental

Pembahasan:

Soal menekankan ketentuan yang ditetapkan pemerintah sebagai penjabaran prinsip ke dalam norma. Hal tersebut merupakan ciri nilai instrumental.

Nilai dasar terletak pada prinsip keadilan dan kemanusiaan, sedangkan tindakan petugas dalam menerapkan ketentuan tersebut merupakan nilai praksis.

Contoh 2

Soal:

Seorang ASN tetap memberikan pelayanan sesuai urutan dan persyaratan yang berlaku meskipun pemohon merupakan orang yang dikenalnya. Perilaku tersebut paling tepat menggambarkan ....

Opsi:

A. Nilai dasar karena berkaitan dengan prinsip keadilan

B. Nilai instrumental karena petugas menggunakan aturan tertulis

C. Nilai praksis karena menunjukkan penerapan nilai dalam tindakan nyata

D. Nilai instrumental karena pelayanan dilakukan dalam lembaga pemerintahan

Opsi Benar: C. Nilai praksis karena menunjukkan penerapan nilai dalam tindakan nyata

Pembahasan:

Fokus soal terletak pada perilaku ASN yang melaksanakan prinsip keadilan dalam situasi nyata. Karena yang ditanyakan adalah tindakan konkret, kategorinya nilai praksis.

Keberadaan aturan atau lembaga pemerintahan dalam cerita tidak otomatis menjadikan jawaban nilai instrumental.

Contoh 3

Soal:

Dalam rapat penyusunan kebijakan, pimpinan memberikan kesempatan kepada anggota untuk menyampaikan pendapat, mempertimbangkan berbagai masukan, dan mengambil keputusan sesuai ketentuan. Sikap tersebut terutama mencerminkan nilai sila ....

Opsi:

A. Ketuhanan Yang Maha Esa

B. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

C. Persatuan Indonesia

D. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Opsi Benar: D. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Pembahasan:

Inti situasi adalah pelibatan anggota, pertimbangan pendapat, dan pengambilan keputusan secara bijaksana. Ciri tersebut paling erat dengan sila keempat.

Walaupun perilaku tersebut juga dapat mendukung persatuan dan penghormatan terhadap manusia, sila keempat menjadi jawaban yang paling langsung sesuai fokus soal.

Catatan Penting

Pancasila memuat lima nilai utama: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial.
Nilai dasar merupakan prinsip fundamental; nilai instrumental merupakan penjabaran dalam norma, kebijakan, atau kelembagaan; nilai praksis merupakan penerapan nyata.
Istilah nilai ideal sering digunakan untuk merujuk pada nilai yang bersifat mendasar, sedangkan nilai praktis dapat digunakan dalam sebagian literatur untuk membahas penerapan nyata. Untuk belajar TWK, utamakan istilah nilai dasar, instrumental, dan praksis serta perhatikan definisi dalam sumber yang digunakan.
Hierarki nilai tidak menjadikan kelima sila sebagai nilai yang saling bersaing. Kelimanya merupakan satu kesatuan.
Jangan menganggap setiap peraturan otomatis mencerminkan Pancasila secara benar. Substansi dan penerapannya tetap perlu dinilai berdasarkan keselarasan dengan nilai dasar.
Dalam soal ASN, jawaban yang tepat perlu mempertimbangkan nilai Pancasila sekaligus ketentuan hukum, kewenangan, prosedur, dan tanggung jawab jabatan.

Ringkasan

Nilai Pancasila merupakan prinsip luhur yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelima silanya mengandung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial yang saling berkaitan.

Hierarki nilai Pancasila dalam materi TWK lazim dipahami melalui tiga kategori:

Nilai dasar: prinsip fundamental yang terkandung dalam Pancasila.
Nilai instrumental: penjabaran nilai dasar melalui norma, peraturan, kebijakan, dan kelembagaan.
Nilai praksis: pengamalan nilai Pancasila melalui tindakan nyata.

Ketiga kategori tersebut membantu peserta memahami hubungan antara prinsip, pedoman, dan penerapan. Dalam konteks ASN, pemahaman ini mendukung pengambilan keputusan yang adil, pelayanan yang tidak diskriminatif, penghormatan terhadap hak masyarakat, dan pelaksanaan tugas secara bertanggung jawab.

Poin Penting

Pancasila merupakan satu kesatuan nilai yang tidak dapat dipisahkan.
Nilai dasar menjawab pertanyaan tentang prinsip fundamental yang menjadi landasan.
Nilai instrumental berkaitan dengan aturan, norma, kebijakan, dan perangkat kelembagaan.
Nilai praksis berkaitan dengan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Keadilan tidak selalu berarti perlakuan identik; perbedaan fasilitas dapat dibenarkan jika relevan, sah, dan ditujukan untuk mengatasi hambatan yang nyata.
Musyawarah harus menghormati martabat manusia dan tidak dapat digunakan untuk membenarkan diskriminasi.
Dalam soal TWK, tentukan kategori berdasarkan fokus pernyataan, bukan sekadar kata kunci.
Dalam konteks ASN, pengamalan Pancasila harus tercermin dalam keputusan dan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Referensi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pembukaan dan ketentuan terkait hak warga negara.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Portal KMS BKN.
Keputusan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding ASN. BKN — Peran Pimpinan dalam Penguatan Budaya Kerja BerAKHLAK.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XII. Buku digital Kemdikbud.
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Buku Ajar Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi: Pendidikan Kewarganegaraan (2024). Dokumen resmi.
Badan Kepegawaian Negara. Peran Pimpinan dalam Penguatan Budaya Kerja BerAKHLAK.